Rencana pemerintah mengajukan RUU KUHPidana yang masih mengandung pasal-pasal yang anti demokrasi dan mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia sungguh di luar dugaan. Hal ini karena Pasal 265 dan 266 RUU KUHPidana justru merupakan fotokopi dari Pasal 154 s.d 157 KUHPidana yang berasal dari Kitab Hukum Pidana Belanda (Wetboek van...
https://franswinarta.id/news/pemimpin-demokratis-menerima-kritik-sebagai-masukan/
Negara hukum atau biasa disebut sebagai rechtsstaat merupakan konsep bernegara yang biasa digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental. Wolfgang Friedmann menjelaskan bahwa rechtsstaat memiliki pengertian pembatasan kekuasaan oleh negara hukum. Friedrich Julius Stahl pun menjabarkan bahwa negara hukum formalnya memiliki empat unsur atau ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya...
Pesta demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di Indonesia telah diadakan sebanyak sebelas kali semenjak tahun 1955. Pemilu dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, termasuk di dalamnya memilih perwakilan rakyat dan perwakilan daerah. Dalam setiap pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu pertama kali di tahun 1955 hingga yang terakhir di tahun...
https://franswinarta.id/news/politisasi-agama-selalu-mengancam-politik-indonesia/
Praktik Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi Workshop LTS Academy Batch 2 yang secara terintegrasi akan menambah pengetahuan dan memperdalam keahlian dalam hal penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Deadline: 26 Februari 📌Formulir pendaftaran: tiny.cc/WorkshopLitigasi For more information: https://www.instagram.com/p/CLTpqWrp9TA/?igshid=11fl4jkdej2od...
https://franswinarta.id/news/praktik-penyelesaian-sengketa-litigasi-non-litigasi/