News
News
15Jun
Hold fast to principle of constitutional state
The constitutional state of Indonesia certainly cannot be separated from the work of the founding fathers, who came from diverse backgrounds including law graduates, freedom fighters and wise thinkers.
15Apr
Politisasi Agama Selalu Mengancam Politik Indonesia
Pesta demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di Indonesia telah diadakan sebanyak sebelas kali semenjak tahun 1955. Pemilu dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, termasuk di dalamnya memilih perwakilan rakyat dan perwakilan daerah. Dalam setiap pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu pertama kali di tahun 1955 hingga yang terakhir di tahun 2014 selalu diwarnai berbagai macam peristiwa. Dimulai dari ketidaksiapan negara di awal perhelatan pemilu di tahun 1955, tingginya angka buta huruf, hilangnya sejumlah kertas suara yang mengakibatkan warga tidak dapat memilih, KKN, kampanye hitam, kampanye negatif, isu gender, hoax, adanya politik uang, dan yang paling terbaru yang dipergunakan menjelang pemilu 2019 adalah politisasi agama.
02Jan
Kurangnya Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Seringkali kita bertanya-tanya jika membaca berita mengenai mundurnya seorang politisi ataupun pejabat negara di Jepang dari jabatannya setelah serangkaian skandal atau berita mengenai suatu kegagalan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain: mengapa ‘pengunduran diri’ merupakan metode yang banyak ditempuh oleh politisi ataupun pejabat negara di Jepang yang terlibat skandal, serta apa alasan orang Jepang menempuh metode tersebut.
28Nov
Revolusi Mental Dilakukan Konsekuen
Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar setelah negara Amerika Serikat dan India, sejarah menceritakan bahwa negara Indonesia pernah mengalami masa-masa berat dimana masyarakat tidak dapat menjalankan proses demokrasi dengan baik sesuai dengan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelumnya, selama tiga puluh tahun lebih pada era Orde Baru, kekuasaan terpusat pada seorang pemimpin saja dan kebebasan individu sama sekali tidak dihargai. Era Reformasi tahun 1998 merupakan titik balik bagi negara Indonesia untuk meninggalkan era yang serba tertutup dan tidak transparan, dimana komunikasi antara pemimpin dengan rakyat berjalan amat buruk dan lebih bersifat kepada instruksi daripada dialog dan silang pendapat.
16Nov
Menuju Indonesia Emas
Begitu cepatnya waktu berlalu sejak kemerdekaan RI di tahun 1945,Indonesiaakan menyambut peringatan kemerdekaan yang ke-100 pada tahun 2045 mendatang. Harapan Indonesia Emas adalah negara ini menjadi makmur, maju, dan sejahtera pada peringatan kemerdekaan yang ke-100 nanti.
29Mar
Akankah Hukuman Mati Dihapuskan
Semenjak terpilih pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, terdapat wacana penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi sistem dan penegakan hukum di Indonesia di dalam Program Nawacita Jokowi-JK. Namun di era pemerintahan yang sama,Indonesiajustru melaksanakan eksekusi hukuman mati hingga tiga tahap terhadap lebih dari 60 terpidana mati kasus narkotika. Di tahun 2017 sendiri, ada 25 terpidana mati kasus narkotika yang akan segera dieksekusi. Pemerintah memiliki misi untuk berperang melawan kejahatan narkotika karena menurut statistik, setiap hari puluhan orang meninggal diIndonesiakarenanya. Ancaman hukuman mati diyakini akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya di Indonesia.
10Feb
Biarkan Hukum Berbicara Dalam Kasus Penodaan Agama
Menjelang usia kemerdekaan yang ke-72 sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, kematangan segenap bangsa dalam berdemokrasi di negara ini sedang betul-betul diuji. Hal ini terkait dengan ketegangan yang terjadi akibat dugaan penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.
20Dec
Apakah Pasal Penebar Kebencian Masih Relevan Dipertahankan?
Perdebatan mengenai konstitusionalitas Pasal 156a KUHP seharusnya sudah berakhir dengan diputusnya konstitusionalitas pasal ini oleh Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sekalipun demikian, pro dan kontra masih saja bergulir tentang bagaimana sikap negara terhadap persoalan yang menyangkut penistaan agama di Indonesia.
03Nov
Mencari Pemimpin Pemersatu
Bangsa Indonesia kembali harus menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada Februari 2017 nanti. Namun, suhu politik sudah mulai memanas di penghujung tahun 2016 ini. Dalam sistem demokrasi, perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Perbedaan itulah yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang apabila dapat dikelola dengan baik akan menjadi pendorong bagi peradaban bangsa Indonesia.
09Sep
Cuti Petahana: Untuk Kepentingan Siapa?
Hampir dua puluh tahun reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang dan surut. Euforia demokrasi di negara ini di satu sisi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat melalui sistem otonomi daerah namun sekaligus menghadirkan kasus-kasus memilukan soal korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat kekuasaan besar yang dimilikinya dan juga kasus penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
26Aug
Memetik Pelajaran Dari Polemik Status Dwi Kewarganegaraan
Sungguh sebuah tamparan hebat kepada pemerintah Indonesia dan pelajaran yang berharga bagi segenap rakyatIndonesiasaat kita menghadapi persoalan status kewarganegaraan ganda mantan menteri ESDM yang hanya menjabat selama 20 (dua puluh) kemarin.
30Apr
Pejabat kok gitu?
Menurut Mahatma Gandhi, ada tujuh dosa besar yang menjangkiti manusia yaitu kekayaan tanpa bekerja, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, dan ibadah tanpa pengorbanan. Dan semua itu tengah menjangkiti bangsa kita. Maka, tidak heran apabila kita menemukan ada saja yang sudahlah datang telat, kerjanya hanya merokok, minum kopi, tidur siang, sembahyang sebentar, dan lantas pulang. Sudah begitu, dibayar tinggi dan mendapat predikat terhormat. Itulah bangsa kita.
02Apr
Tangkap Jaksa Nakal, KPK Jangan Diskriminatif
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi, termasuk menangani perkara suap penghentian penyelidikan kasus korupsi PT Brantas Abipraya (BA) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang mengindikasikan adanya permainan jaksa nakal. KPK diminta berani menangkap jaksa nakal dalam kasus itu.
22Jan
Tinjau Ulang Hukuman Mati
Januari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengambil sikap tegas dengan tidak mengabulkan grasi bagi terpidana mati kasus narkoba. Indonesia memang berada pada tahap darurat narkoba sehingga kesalahan para terpidana kasus narkoba sulit untuk dimaafkan. Komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah bagi pemberantasan peredaran narkoba. Apabila tidak ditindak tegas, narkoba di Indonesia akan sangat membahayakan mengingat Indonesia berada di jalur emas perdagangan narkoba dan iklim Indonesia yang kondusif sangat potensial bagi tumbuh suburnya tanaman-tanaman psikotropika
14Dec
12Dec
Balada Papa Minta Saham
Mama minta pulsa pernah menjadi tren di dalam masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk penipuan melalui pesan pendek yang mengatasnamakan ibu atau bahkan kerabat lain untuk meminta sejumlah pulsa. Pencatutan nama orang dekat ini mendorong korban untuk tertipu bujuk rayu. Kini, kasus pencatutan nama sejumlah pejabat yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR RI justru memplesetkan “mama minta pulsa” menjadi “papa minta saham”.
11Dec
Hukum Harus Ditegakkan Dalam Skandal Freeport
Peristiwa Papa Minta Saham yang terjadi beberapa waktu belakangan ini secara historis merupakan insiden yang serius atau skandal dalam kancah tata politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh Ketua DPR RI perihal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin santer dibahas di media massa dan menimbulkan bermacam-macam asumsi dari berbagai lapisan masyarakat.
24Nov
Diperlukan Political Will Dalam Pengesahan RUU KUHP
Sungguh panjang perjalanan Rancangan KUHP ("RUU KUHP") yang dicetuskan oleh Ali Said (Menteri Kehakiman) pada tahun 1981 hingga saat ini dimana pembahasan RUU KUHP saat ini baru mencapai tingkat panja di DPR. Kurang lebih sudah 34 tahun lamanya rancangan KUHP dirumuskan dan dibahas, namun belum juga tercapai kata sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut.
24Oct
Sistem Multibar Harus Segera Disahkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Hatta Ali dengan Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan langkah bijaksana menuju pengesahan RUU Advokat yang baru yang mengubah sistem wadah tunggal (single bar association) menjadi wadah jamak (multibar association). Tentunya surat Ketua Mahkamah Agung RI itu dibuat dengan melihat fakta yang ada bahwa sejak disahkannya UU Advokat tahun 2003 yang lalu tidak pernah tercipta single bar association. Delapan organisasi advokat yang diakui UU Advokat itu tetap eksis tetapi tidak meleburkan diri ke dalam wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat dan menjalankan fungsinya sesuai anggaran dasar organisasi advokat masing-masing.
16Oct
Kerja Sama Global Pengembalian Aset korupsi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengambil prakarsa untuk memerangi tindak pidana korupsi di seluruh dunia dengan alasan bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan yang masif dan merendahkan martabat manusia. Sekjen PBB Koffi Anan pernah menyatakan bahwa kita hidup tidak akan nyaman kalau melihat kemiskinan masih ada di sekitar kita dan kemiskinan merupakan salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seluruh negara di dunia. Apalagi menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014, secara global 1,2 milyar penduduk dunia (kurang lebih 20% dari 7,2 milyar penduduk dunia) hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita kurang dari US$ 1,25 per hari. Untuk itu, dalam upaya memerangi korupsi, PBB membentuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah mengadakan beberapa konferensi antara lain di Laut Mati, Yordania (2005) dan yang kedua di Bali, Indonesia (2008), serta yang ketiga di Doha, Qatar (2009).
12Oct
Quo Vadis Wadah Tunggal Advokat
Tulisan ini ditujukan kepada masyarakat dan khususnya para advokat muda mengenai sejarah dan asal – usul ide wadah tunggal organisasi advokatIndonesiayang mulai dicetuskan pada era Orde Baru pada akhir tahun 1970-an dan direalisasikan dalam Musyawarah Nasional AdvokatIndonesia10 November 1985 di Hotel Indonesia,Jakarta. Mungkin saja generasi mudaIndonesiadan para advokat muda sekarang kurang mendapatkan informasi bahwa ide wadah tunggal organisasi advokat telah dicanangkan sejak dulu.
01Sep
Pemimpin Demokratis Menerima Kritik Sebagai Masukan
Rencana pemerintah mengajukan RUU KUHPidana yang masih mengandung pasal-pasal yang anti demokrasi dan mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia sungguh di luar dugaan. Hal ini karena Pasal 265 dan 266 RUU KUHPidana justru merupakan fotokopi dari Pasal 154 s.d 157 KUHPidana yang berasal dari Kitab Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang diilhami Kitab Hukum Pidana Perancis yang merupakan bagian dari Code Napoleon (terdiri dari Code de civil, Code de commerce dan Code de penal). Namun sebenarnya, Belanda dan Perancis sendiri sudah lama tidak menggunakan pasal-pasal yang dapat menghalangi atau membatasi kemerdekaan dan hak asasi manusia tersebut.
12Aug
Mewujudkan Negara Kesejahteraan yang Bebas dari Korupsi
Memasuki bulan Agustus, hari perayaan kemerdekaan RI yang ke-70 semakin dekat, ada perkataan Bung Karno yang dilontarkan di masa itu dalam salah satu pidatonya yang cukup terkenal, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Benar yang dikatakan Bung Karno sebagai sang proklamator, saat ini korupsi yang masif dan marak menyerang semua subsistem kehidupan di tanah air. Tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak dihinggapi praktik korupsi. Hal ini tentunya seiring dengan sifat materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan perilaku serakah yang berkembang di masyarakat dan sebenarnya juga melanda dunia. Perjuangan berat sungguh dirasakan terutama bagi para birokrat dan PNS karena korupsi begitu masif dan merusak sistem yang ada di dalam pemerintahan dan lembaga peradilan. Sehingga korupsi dianggap hal yang biasa dan pantas untuk dipraktikkan untuk memperkaya diri tanpa batas.
05Aug
Upaya Pencegahan Pencucian Uang Melalui Profesi Hukum
Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP No 43/2015”) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2015 sebagai pelaksanaan ketentuan UU TPPU.
Get to know us better
Need help for patent cases from filing, prosecution until grant as well as the maintenance of granted patents. Our other firm also handles applications for the registration of marks, copyrights and industrial designs and other cases of intellectual property rights.
Find us
JAKARTA
Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia)
Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15 - 17
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/cBTN7BfEez2251nPA
Phone : (62-21) 453 2143 , 4585 4839 – 40
Fax : (62-21) 451 6605, 452 0083
Email : fwplaw@fwp.co.id
TANGERANG
Rukan Dynasty Walk 29C No. 18
Alam Sutera, Tangerang Selatan 15320
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/WS5CExFXavSkn1dJ6
Phone: (62-21) 29213706
Fax : (62-21) 29213707
Email: alamsuteraoffice@fwp.co.id
Stay connected with us
© 2024 Frans Winarta & Partners. All rights reserved. Powered by Jerry Aurum