News
News
22Feb
Korupsi di Sektor Swasta yang Luput dari Perhatian
Tak bosannya kita selalu mendengar jargon di TV berupa kata-kata: “Lawan Korupsi!” atau “Berantas Korupsi”, namun hingga detik ini, budaya korupsi dan suap masih merajalela hampir di seluruh bidang kehidupan negeri ini. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK telah berhasil menjerat banyak pejabat publik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan golongan serta mengorbankan kepentingan rakyat dengan tetap melakukan korupsi.
29Mar
Akankah Hukuman Mati Dihapuskan
Semenjak terpilih pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, terdapat wacana penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi sistem dan penegakan hukum di Indonesia di dalam Program Nawacita Jokowi-JK. Namun di era pemerintahan yang sama,Indonesiajustru melaksanakan eksekusi hukuman mati hingga tiga tahap terhadap lebih dari 60 terpidana mati kasus narkotika. Di tahun 2017 sendiri, ada 25 terpidana mati kasus narkotika yang akan segera dieksekusi. Pemerintah memiliki misi untuk berperang melawan kejahatan narkotika karena menurut statistik, setiap hari puluhan orang meninggal diIndonesiakarenanya. Ancaman hukuman mati diyakini akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya di Indonesia.
10Feb
Biarkan Hukum Berbicara Dalam Kasus Penodaan Agama
Menjelang usia kemerdekaan yang ke-72 sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, kematangan segenap bangsa dalam berdemokrasi di negara ini sedang betul-betul diuji. Hal ini terkait dengan ketegangan yang terjadi akibat dugaan penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.
20Dec
Apakah Pasal Penebar Kebencian Masih Relevan Dipertahankan?
Perdebatan mengenai konstitusionalitas Pasal 156a KUHP seharusnya sudah berakhir dengan diputusnya konstitusionalitas pasal ini oleh Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sekalipun demikian, pro dan kontra masih saja bergulir tentang bagaimana sikap negara terhadap persoalan yang menyangkut penistaan agama di Indonesia.
12Oct
Hentikan Trial by the Press
Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju sehingga informasi dalam bentuk apapun sangat mudah diterima dan diakses oleh masyarakat luas, baik melalui media cetak dan elektronik. Masyarakat aktif mengikuti perkembangan berita menarik yang disiarkan oleh pers karena kemudahan akses tersebut. Informasi berupa berita yang diberikan oleh media tersebut wajib memiliki sisi manfaat bagi masyarakat umum yang mengakses, sehingga berita yang diberikan haruslah relevan dan akurat.
03Oct
Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana
Media massa memberikan sorotan yang luar biasa dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas Mirna yang masih berjalan di PN Jakarta Pusat. Dalam perkara dugaan tindak pidana ini, terlihat tekanan yang sangat kuat dari berbagai kalangan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sungguh bekerja keras dalam menjalani proses persidangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
08Jun
Investasi Bermasalah, Salah Siapa?
Persoalan mengenai investasi bermasalah masih menjadi permasalahan yang kerap mendera kita. Tidak sedikit yang menyalahkan investor karena tergiur imbal hasil tinggi, otoritas pengawas karena bisa kebobolan, pelaku kejahatan, atau bahkan media karena sekedar menyampaikan berita tersebut ke publik. Aksi salah-menyalahkan yang kerap terjadi ini tentu tidak bijak dan tidak menjawab persoalan yang muncul. Tidak adil apabila permasalahan penipuan sekuritas justru ditimpakan pada media, atau hanya menjadi beban regulator, perusahaan sekuritas, atau bahkan menyalahkan investor yang sejatinya adalah korban.
02Apr
Tangkap Jaksa Nakal, KPK Jangan Diskriminatif
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi, termasuk menangani perkara suap penghentian penyelidikan kasus korupsi PT Brantas Abipraya (BA) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang mengindikasikan adanya permainan jaksa nakal. KPK diminta berani menangkap jaksa nakal dalam kasus itu.
27Feb
Siapa Suruh Datang Jakarta?
Adalah Melky Goeslaw yang pernah membawakan lagu tentang beratnya perjuangan orang untuk hidup di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Hidup yang penuh pergumulan, bergulat siang malam melawan pahit-getir hidup di Jakarta tanpa ada yang peduli kesulitan hidup ini. Yang paling memorable dari lagu ini, tentu adalah refrainnya, “Sapa suru datang Jakarta, Sapa suru datang Jakarta, Sandiri suka, sandiri rasa, Eh doe sayang.” Kurang lebih, lagu itu yang harus siap-siap dinyanyikan untuk setiap investor yang datang di Indonesia. Sudah susah payah datang, bergulat dengan izin dan birokrasi pelik ala Republik, masih juga harus kalah dalam menyoal merek yang jauh-jauh dibawa dari kampung halaman.
22Jan
Tinjau Ulang Hukuman Mati
Januari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengambil sikap tegas dengan tidak mengabulkan grasi bagi terpidana mati kasus narkoba. Indonesia memang berada pada tahap darurat narkoba sehingga kesalahan para terpidana kasus narkoba sulit untuk dimaafkan. Komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah bagi pemberantasan peredaran narkoba. Apabila tidak ditindak tegas, narkoba di Indonesia akan sangat membahayakan mengingat Indonesia berada di jalur emas perdagangan narkoba dan iklim Indonesia yang kondusif sangat potensial bagi tumbuh suburnya tanaman-tanaman psikotropika
11Dec
Hukum Harus Ditegakkan Dalam Skandal Freeport
Peristiwa Papa Minta Saham yang terjadi beberapa waktu belakangan ini secara historis merupakan insiden yang serius atau skandal dalam kancah tata politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh Ketua DPR RI perihal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin santer dibahas di media massa dan menimbulkan bermacam-macam asumsi dari berbagai lapisan masyarakat.
24Nov
Diperlukan Political Will Dalam Pengesahan RUU KUHP
Sungguh panjang perjalanan Rancangan KUHP ("RUU KUHP") yang dicetuskan oleh Ali Said (Menteri Kehakiman) pada tahun 1981 hingga saat ini dimana pembahasan RUU KUHP saat ini baru mencapai tingkat panja di DPR. Kurang lebih sudah 34 tahun lamanya rancangan KUHP dirumuskan dan dibahas, namun belum juga tercapai kata sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut.
24Oct
Sistem Multibar Harus Segera Disahkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Hatta Ali dengan Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan langkah bijaksana menuju pengesahan RUU Advokat yang baru yang mengubah sistem wadah tunggal (single bar association) menjadi wadah jamak (multibar association). Tentunya surat Ketua Mahkamah Agung RI itu dibuat dengan melihat fakta yang ada bahwa sejak disahkannya UU Advokat tahun 2003 yang lalu tidak pernah tercipta single bar association. Delapan organisasi advokat yang diakui UU Advokat itu tetap eksis tetapi tidak meleburkan diri ke dalam wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat dan menjalankan fungsinya sesuai anggaran dasar organisasi advokat masing-masing.
16Oct
Kerja Sama Global Pengembalian Aset korupsi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengambil prakarsa untuk memerangi tindak pidana korupsi di seluruh dunia dengan alasan bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan yang masif dan merendahkan martabat manusia. Sekjen PBB Koffi Anan pernah menyatakan bahwa kita hidup tidak akan nyaman kalau melihat kemiskinan masih ada di sekitar kita dan kemiskinan merupakan salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seluruh negara di dunia. Apalagi menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014, secara global 1,2 milyar penduduk dunia (kurang lebih 20% dari 7,2 milyar penduduk dunia) hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita kurang dari US$ 1,25 per hari. Untuk itu, dalam upaya memerangi korupsi, PBB membentuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah mengadakan beberapa konferensi antara lain di Laut Mati, Yordania (2005) dan yang kedua di Bali, Indonesia (2008), serta yang ketiga di Doha, Qatar (2009).
12Oct
Quo Vadis Wadah Tunggal Advokat
Tulisan ini ditujukan kepada masyarakat dan khususnya para advokat muda mengenai sejarah dan asal – usul ide wadah tunggal organisasi advokatIndonesiayang mulai dicetuskan pada era Orde Baru pada akhir tahun 1970-an dan direalisasikan dalam Musyawarah Nasional AdvokatIndonesia10 November 1985 di Hotel Indonesia,Jakarta. Mungkin saja generasi mudaIndonesiadan para advokat muda sekarang kurang mendapatkan informasi bahwa ide wadah tunggal organisasi advokat telah dicanangkan sejak dulu.
05Aug
Upaya Pencegahan Pencucian Uang Melalui Profesi Hukum
Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP No 43/2015”) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2015 sebagai pelaksanaan ketentuan UU TPPU.
Get to know us better
Need help for patent cases from filing, prosecution until grant as well as the maintenance of granted patents. Our other firm also handles applications for the registration of marks, copyrights and industrial designs and other cases of intellectual property rights.
Find us
JAKARTA
Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia)
Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15 - 17
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/cBTN7BfEez2251nPA
Phone : (62-21) 453 2143 , 4585 4839 – 40
Fax : (62-21) 451 6605, 452 0083
Email : fwplaw@fwp.co.id
TANGERANG
Rukan Dynasty Walk 29C No. 18
Alam Sutera, Tangerang Selatan 15320
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/WS5CExFXavSkn1dJ6
Phone: (62-21) 29213706
Fax : (62-21) 29213707
Email: alamsuteraoffice@fwp.co.id
Stay connected with us
© 2024 Frans Winarta & Partners. All rights reserved. Powered by Jerry Aurum