News
News
15Apr
Politisasi Agama Selalu Mengancam Politik Indonesia
Pesta demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di Indonesia telah diadakan sebanyak sebelas kali semenjak tahun 1955. Pemilu dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, termasuk di dalamnya memilih perwakilan rakyat dan perwakilan daerah. Dalam setiap pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu pertama kali di tahun 1955 hingga yang terakhir di tahun 2014 selalu diwarnai berbagai macam peristiwa. Dimulai dari ketidaksiapan negara di awal perhelatan pemilu di tahun 1955, tingginya angka buta huruf, hilangnya sejumlah kertas suara yang mengakibatkan warga tidak dapat memilih, KKN, kampanye hitam, kampanye negatif, isu gender, hoax, adanya politik uang, dan yang paling terbaru yang dipergunakan menjelang pemilu 2019 adalah politisasi agama.
28Nov
Revolusi Mental Dilakukan Konsekuen
Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar setelah negara Amerika Serikat dan India, sejarah menceritakan bahwa negara Indonesia pernah mengalami masa-masa berat dimana masyarakat tidak dapat menjalankan proses demokrasi dengan baik sesuai dengan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelumnya, selama tiga puluh tahun lebih pada era Orde Baru, kekuasaan terpusat pada seorang pemimpin saja dan kebebasan individu sama sekali tidak dihargai. Era Reformasi tahun 1998 merupakan titik balik bagi negara Indonesia untuk meninggalkan era yang serba tertutup dan tidak transparan, dimana komunikasi antara pemimpin dengan rakyat berjalan amat buruk dan lebih bersifat kepada instruksi daripada dialog dan silang pendapat.
29Mar
Akankah Hukuman Mati Dihapuskan
Semenjak terpilih pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, terdapat wacana penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi sistem dan penegakan hukum di Indonesia di dalam Program Nawacita Jokowi-JK. Namun di era pemerintahan yang sama,Indonesiajustru melaksanakan eksekusi hukuman mati hingga tiga tahap terhadap lebih dari 60 terpidana mati kasus narkotika. Di tahun 2017 sendiri, ada 25 terpidana mati kasus narkotika yang akan segera dieksekusi. Pemerintah memiliki misi untuk berperang melawan kejahatan narkotika karena menurut statistik, setiap hari puluhan orang meninggal diIndonesiakarenanya. Ancaman hukuman mati diyakini akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya di Indonesia.
03Nov
Mencari Pemimpin Pemersatu
Bangsa Indonesia kembali harus menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada Februari 2017 nanti. Namun, suhu politik sudah mulai memanas di penghujung tahun 2016 ini. Dalam sistem demokrasi, perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Perbedaan itulah yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang apabila dapat dikelola dengan baik akan menjadi pendorong bagi peradaban bangsa Indonesia.
01Sep
Pemimpin Demokratis Menerima Kritik Sebagai Masukan
Rencana pemerintah mengajukan RUU KUHPidana yang masih mengandung pasal-pasal yang anti demokrasi dan mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia sungguh di luar dugaan. Hal ini karena Pasal 265 dan 266 RUU KUHPidana justru merupakan fotokopi dari Pasal 154 s.d 157 KUHPidana yang berasal dari Kitab Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang diilhami Kitab Hukum Pidana Perancis yang merupakan bagian dari Code Napoleon (terdiri dari Code de civil, Code de commerce dan Code de penal). Namun sebenarnya, Belanda dan Perancis sendiri sudah lama tidak menggunakan pasal-pasal yang dapat menghalangi atau membatasi kemerdekaan dan hak asasi manusia tersebut.
Get to know us better
Need help for patent cases from filing, prosecution until grant as well as the maintenance of granted patents. Our other firm also handles applications for the registration of marks, copyrights and industrial designs and other cases of intellectual property rights.
Find us
JAKARTA
Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia)
Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A 15 - 17
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/cBTN7BfEez2251nPA
Phone : (62-21) 453 2143 , 4585 4839 – 40
Fax : (62-21) 451 6605, 452 0083
Email : fwplaw@fwp.co.id
TANGERANG
Rukan Dynasty Walk 29C No. 18
Alam Sutera, Tangerang Selatan 15320
INDONESIA
https://maps.app.goo.gl/WS5CExFXavSkn1dJ6
Phone: (62-21) 29213706
Fax : (62-21) 29213707
Email: alamsuteraoffice@fwp.co.id
Stay connected with us
© 2024 Frans Winarta & Partners. All rights reserved. Powered by Jerry Aurum